LPKA Lombok Tengah Ikuti Pembukaan Konsinyasi Tindak Lanjut Temuan BMN

Cetak

290879889 576400557258273 1350372280988564593 n

Bertempat di Ruang Sekretariat, Kepala LPKA Lombok Tengah, Moh. Nur bersama pengelola BMN LPKA Lombok Tengah ikuti pembukaan Konsinyasi tindak lanjut temuan BMN menuju Laporan BMN Semakin PASTI di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2022. Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM RI  Edward Omar Sharif Hiariej yang diikuti secara virtual oleh Seluruh Kantor wilayah dan UPT seluruh Indonesia, Selasa (28/26).

Kegiatan zoom meeting ini dilaksanakan guna menindaklajuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang –undangan Menyatakan bahwa Pengamanan atas Aset Tetap Tanah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi TA 2020 Belum Memadai dan Penatausahaan Aset Tak Berwujud (ATB) pada Beberapa Satuan Kerja Kementeriuan Hukum dan Hak Asasi Manusia belum Tertib

 Wakil Menteri Hukum dan HAM RI Edward Omar Melalui Konsinyasi ini Mengatensi beberapa hal kepada seluruh jajarannya diantaranya ;

“Pahami tugas Kuasa Pengguna Barang Kemenkumham sebagaimana tercantum pada peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah . Laksanakan dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan langkah –langkah yang melanggar/melebihi kewenangan tersebut. Sekali lagi ditekankan bahwa dalam hierarki Pengelolaan BMN , Pengelola Barang adalah Menteri Hukum dan HAM, Pelaksana Kewenangan dan Tanggung Jawab adalah Sekretaris Jenderal yang tugasx dibantu oelh kepala Biro Pengelolaaan BMN; Salah satu Tanggung Jawab dan Kewenangan Kuasa Pengguna Barang yang belum berjalan secara optimal berdasarkan hasil evaluasi adalah seluruh Bmn yang tidak dgunakan wajib dikembalikan kepada pengguna barang sebagaimana struktur pada angka 1; Tidak ada lagi unit Eselon I, Kanwil atau UPT yang menghasilkan ATB tanpa sepengatahuan Sekretariat Jenderal Melalui telahaan Pusdatin dan Biro Pengelolaan BMN; Langkah Internalisasi Kepada pegawai terkait pentingnya menjaga BMN yang diamanahkan salah satunya Rumah Dinas, Jauhkan pemeikiran untuk menguasai kembali saat sudah tidak bertugas, budayakan rasa malu, jangan memberikan kontribusi temuan BPK bahkan APH; Seluruh Aset di SIMAK wajib terpelihara dan aman sehinggga tidak menimbulkan permasalahan; dan Rekomendasi yang dihasilkan dari pelaksanaan konsinyasi wajib dilaksanakan dan dilaporkan” Tegas Edward Omar

Dalam Kegiatan tersebut juga ditekankan bahwa Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara sangat penting untuk Mendukung Rencana Strategis Kementerian sehingga perlu adanya perhatian khusus dalam Pelaksanaannya